Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19: Tidak Boleh Mudik, Titik!

15
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyatakan, masalah pandemi Covid-19 tidak hanya bisa diatasi dan ditangani oleh pemerintah pusat semata sehingga dibutuhkan kerja sama, dibutuhkan upaya gotong royong, dan selama ini Gugus tugas selalu mengampanyekan program atau metode kolaborasi pentahelix berbasis komunitas. Foto: Setkab
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyatakan, masalah pandemi Covid-19 tidak hanya bisa diatasi dan ditangani oleh pemerintah pusat semata sehingga dibutuhkan kerja sama, dibutuhkan upaya gotong royong, dan selama ini Gugus tugas selalu mengampanyekan program atau metode kolaborasi pentahelix berbasis komunitas. Foto: Setkab

ALUMNINGGRIS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo kembali menegaskan pelarangan mudik bagi segenap masyarakat di tengah pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19).

Doni menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo juga mengulangi kembali larangan mudik.

“Tidak boleh mudik, titik! Dan mari kita ikut menjaga secara bersama-sama tingkat kepatuhan masyarakat agar tidak ada yang mudik supaya risiko terpapar masyarakat di kampung halaman itu bisa kita cegah,” ujarnya saat menyampaikan keterangan pers di Jakarta, Senin (18/5/2020).

Ketua Gugus Tugas itu mengingatkan bahwa larangan mudik ini tetap memberikan ruang kepada transportasi yang berhubungan dengan aktivitas logistik, aktivitas pangan, dan kegiatan pemerintahan, serta kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan percepatan penanganan Covid-19.

Dia pun menyampaikan narasi baru tentang empat sehat lima sempurna yang mengajak untuk hidup sehat di masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Senyawa Sesquiterpenes Gaharu Mampu Cegah Penyebaran Covid-19

“Ke depan empat sehat lima sempurna yang selama ini terdiri dari makan daging, makan ikan, makan sayuran, dan buah-buahan, serta minum susu, kita transformasikan ke dalam suasana masa Covid-19, yaitu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, kemudian yang keempat adalah olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan tidak boleh panik, serta yang kelima adalah memakan makanan yang bergizi,” ungkapnya.

Menurut Doni, ini akan menjadi upaya Gugus Tugas untuk bekerja sama dengan seluruh komponen bangsa melalui kolaborasi pentahelix berbasis komunitas, termasuk juga pelibatkan tokoh-tokoh agama, budayawan, dan juga tokoh-tokoh pemuda agar narasi tentang empat sehat lima sempurna zaman Covid-19 ini bisa dipahami oleh masyarakat dan bisa ditaati.

Dia juga menyampaikan terkait rencana pengurangan pembatasan yang nantinya akan tergantung dari data-data lapangan.

“Jadi kami ulangi kembali bahwa satu hingga dua minggu ke depan belum ada kebijakan pengurangan pembatasan.”

“Yang dibahas hari ini oleh Bapak Presiden adalah skenario yang mana seluruhnya tergantung dari data-data lapangan,” kata Ketua Gugus Tugas tersebut.

Pekerja Migran dan Era Normal Baru

Doni Monardo memaparkan tentang perkembangan warga negara Indonesia yang kembali dari luar negeri baik pekerja migran (PMI), ABK, termasuk juga para pelajar jumlahnya mencapai 132.798 orang, yang terdapat beberapa pintu masuk sesuai dengan perintah Presiden supaya terkonsentrasi sehingga pengawasannya mudah.

“Yang pertama di wilayah Kepulauan Riau, kemudian Kalimantan Barat, kemudian Jakarta, dan juga Bali.”

“Kemudian untuk WNI yang kembali dari luar negeri yang berhasil didaratkan atau diterima oleh Gugus Tugas Satuan Gabungan TNI dan Polri dan juga Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Kesehatan itu mencapai 4 ribu, sementara yang menunggu hasil swab adalah 2.850, kemudian yang sudah kembali adalah 1.493. Jadi total dari jumlah itu jumlahnya 4 ribu sekian,” jelasnya.

Dari jumlah total tersebut, Ketua Gugus Tugas sampaikan yang telah diketahui hasil swab-nya adalah 279 orang positif Covid-19 dan sekarang mendapatkan perawatan di Wisma Atlet.

“Kemudian juga yang tiba di Bali telah mencapai 15.300 orang, dari hasil pemeriksaan ABK dan PMI melalui pintu Bali terdapat 312 orang yang positif Covid-19 dan saat ini dilaksanakan perawatan di 13 rumah sakit rujukan di wilayah Denpasar dan sekitarnya,” terangnya.

Soal penanganan, Ketua Gugus Tugas sampaikan khusus Jakarta total tempat tidur yang terisi oleh pasien adalah 54,3 persen, beberapa provinsi juga masih berada di kisaran antara 40 persen dan 50 persen, bahkan ada yang berada di bawah 10 persen.

“Sementara yang relatif tinggi adalah di Jawa Timur yaitu Rumah Sakit Dr. Soetomo mencapai 95,2 persen, dan Rumah Sakit Saiful Anwar di Malang mencapai 73,5 persen,” urai Doni.

Mengenai konsep yang berhubungan dengan pengurangan pembatasan dan strategi menghadapi tantangan new normal, dia menyatakan bahwa sejauh ini belum ada lembaga yang berani mengatakan kapan Covid-19 akan berakhir, termasuk juga belum ada kepastian kapan vaksin akan ditemukan, sehingga sangat mungkin akan selamanya hidup dengan Covid-19.

“Oleh karenanya Gugus Tugas memberikan beberapa masukan, yang pertama tentang pentingnya pra-kondisi melalui survei, kajian, riset.”

“Kemudian juga waktu yang tepat kapan harus dimulai, dilihat dari data-data lapangan yang tadi telah Bapak Presiden perintahkan untuk mengkaji daerah mana yang boleh dibuka, tentu adalah daerah-daerah yang memiliki kriteria hijau,” sebutnya.

Baca juga: Setelah Covid-19, Indonesia Perlu Buat Skenario Doomsday

Dia menilai, jika dilihat dari 34 provinsi di Indonesia, ada yang memang tingkat kasusnya masih relatif rendah, namun tetap kajian secara data dan juga riset memiliki peran yang penting sehingga nantinya mana daerah yang dibuka dan mana yang diberikan pengurangan pembatasan tidak keliru.

Prioritas lain yaitu lokasinya, bidang apa yang akan dibuka, serta simulasi yang perlu dilakukan.

“Demikian juga tadi telah disampaikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri tentang koordinasi antara pusat dan daerah agar masing-masing pemerintah di daerah, apakah dalam bentuk kabupaten/kota maupun provinsi itu bisa siap.”

“Tim monitoring dan evaluasi yang akan memberikan masukan daerah mana yang akan dibuka, serta bidang apa yang perlu dibuka.”

“Selama pandemi Covid-19 masih berlangsung maka protokol kesehatan adalah harga mati,” pungkas Doni. Wisesa