Pengawas Pemanfaatan Tenaga Nuklir

6
Kepala Badan Pengawasan Tenaga Nuklir (Bapeten) Prof. Ir. Jazi Eko Istiyanto, M.Sc., Ph.D., IPU menyampaikan bahwa tenaga nuklir sudah banyak dimanfaatkan di berbagai bidang di Indonesia, agar pemanfaatannya tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, maka dilakukanlah pengawasan oleh Bapeten. Foto: ALUMNINGGRIS.COM/Dhodi Syailendra
Kepala Badan Pengawasan Tenaga Nuklir (Bapeten) Prof. Ir. Jazi Eko Istiyanto, M.Sc., Ph.D., IPU menyampaikan bahwa tenaga nuklir sudah banyak dimanfaatkan di berbagai bidang di Indonesia, agar pemanfaatannya tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, maka dilakukanlah pengawasan oleh Bapeten. Foto: ALUMNINGGRIS.COM/Dhodi Syailendra

ALUMNINGGRIS.COM, JAKARTA – Pemanfaatan tenaga nuklir ibarat dua sisi pisau, di satu sisi memberikan nilai manfaat yang sangat besar, di sisi lain dapat menimbulkan bahaya radiasi bagi manusia dan lingkungan.

Oleh sebab itu, agar bahaya itu tidak terjadi, maka jaminan keselamatan dalam pemanfaatan tenaga nuklir mutlak harus dilakukan.

Guna menjamin hal tersebut, Badan Pengawasan Tenaga Nuklir (Bapeten) bertugas melakukan serangkaian pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir.

Prof. Ir. Jazi Eko Istiyanto, M.Sc., Ph.D., IPU ditunjuk sebagai Kepala Bapeten sejak 2014.

Dalam perbincangan belum lama ini di Jakarta, ia menyampaikan bahwa tenaga nuklir sudah banyak dimanfaatkan di berbagai bidang di Indonesia, agar pemanfaatannya tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, maka dilakukanlah pengawasan oleh Bapeten.

Baca juga: Hardliner Pro Integrasi, Ketua IABA Timor Timur

Bapeten adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

“Tugas Bapeten adalah pengawasan nuklir melakukan pengaturan, perizinan, inspeksi, dan penegakan aturan,” kata pria lulusan S2 dan S3 dari University of Essex ini.

Dia menyatakan, Bapeten dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) adalah dua lembaga yang berbeda.

Batan lebih menghasilkan teknologi nuklir, sementara Bapeten menghasilkan teknologi pengawasan nuklir, baik dari aspek teknologi informasi, elektronika, dan instrumentasi keselamatan nuklir.

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1997, Bapeten bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir.

Ada tiga pilar pengawasan yang dilakukan, yaitu penyusunan regulasi, penerbitan izin dan pelaksanaan inspeksi. Tugas tersebut didukung dengan fungsi pengkajian, kesiapsiagaan nuklir, pendidikan dan pelatihan.

“Adapun, objek pengawasan Bapeten meliputi melakukan pengawasan Batan, rumah sakit, industri migas, perusahaan NDT (non destructive test), dan industri nuklir,” ujar Jazi yang masih aktif sebagai dosen di Universitas Gadjah Mada.

Teknologi Balis Online

Saat ini Bapeten sudah banyak mengeluarkan izin untuk penggunaan tenaga nuklir di antaranya 7.371 izin untuk industri, 4.293 izin untuk kesehatan, dan 460 izin untuk instalasi dan bahan nuklir.

Pemanfaatan radiasi nuklir juga banyak dimanfaatkan di bidang peternakan, pertanian, industri yaitu radiografi, dan medik yaitu teleterapi.

Guna menjalankan jaminan keselamatan dalam pemanfaatan tenaga nuklir, maka semua alat radiasi harus berizin, petugas proteksi radiasi juga harus berizin, impor dan ekspor, serta transportasi zat radiokatif atau bahan nuklir harus berizin.

“Bapeten juga melakukan inspeksi dan stikerisasi misalnya di rumah-rumah sakit,” ungkap Jazi.

Menurutnya, seiring dengan perkembangan teknologi, metode pengawasan nuklir pun semakin berkembang menjadi pengawasan yang berbasis teknologi informasi yang diberi nama Balis online.

“Balis Online merupakan sistem informasi berbasis web yang dibangun dengan perangkat lunak berbasis open source guna mendukung kegiatan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir mulai dari proses perizinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif, inspeksi fasilitas tersebut, sertifikasi uji kesesuaian pesawat sinar-X, dan data pekerja radiasi,” ujar Jazi.

Baca juga: Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia

Guna memudahkan pengurusan perizinan, diselenggarakan Sistem Perizinan online 2.0 dan On The Spot Licensing.

Dengan penerapan teknologi informasi melalui Balis Online ini diharapkan para pemegang izin pemanfaatan ketenaganukliran, khususnya di bidang kesehatan, dapat mengajukan permohonan izin dengan sistem online tanpa harus membuang waktu, uang, dan tenaga terlalu banyak.

“Meski caranya online tapi bukan berarti langsung otomatis diizinkan.”

“Pasti tetap ada evaluasi. Tidak hanya itu, ada pula aplikasi Balis Inspeksi Online 2.0 yang mengubah paradigma pelaksanaan inspeksi dari model konvensional menjadi model inspeksi partisipatif oleh para pengguna, serta Balis pekerja online sebagai pangkalan data untuk mengetahui pekerja radiasi yang ada di Indonesia,” pungkas Jazi. Wisesa